Beranda » Posts tagged 'PENDIRIAN DAN PENOLAKAN PEMBANGUNAN1 MASJID AL MUNAWAR'

Tag Archives: PENDIRIAN DAN PENOLAKAN PEMBANGUNAN1 MASJID AL MUNAWAR

PENDIRIAN DAN PENOLAKAN PEMBANGUNAN1 MASJID AL MUNAWAR, TAPANULI UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA2 Oleh: M.Yusuf Asry3

PENDIRIAN DAN PENOLAKAN
PEMBANGUNAN1 MASJID AL MUNAWAR,
TAPANULI UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA2
Oleh: M.Yusuf Asry3
1. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang dan Masalah
Pendirian rumah ibadat menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 ialah dilakukan dengan cara: 1)
tetap menjaga kerukunan umat beragama, 2) tidak mengganggu ketenteraman dan
ketertiban umum, dan 3) mematuhi peraturan perundang-undangan (PBM Bab IV
Pasal 13 ayat 2). Pendirian rumah ibadat yang tidak memenuhi ketentuan di atas
sering menimbulkan masalah, kecuali atas saling pengertian dan toleransi yang
terkondisikan berdasarkan kearifan lokal.
Salah satu permasalahan dalam pendirian rumah ibadat terjadi pada awal
tahun 2013 yang dimuat dalam media massa ialah pemindahan sekaligus pendirian
Masjid Al Munawar di Kecamatan Pahe Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi
Sumatera Utara. Kasus ini dinilai unik karena selama ini hubungan antarumat
beragama -Kristen dan Islam- dikenal rukun yang direkat oleh kekerabatan dan
kearifan lokal “dalihan natolu”, yaitu falsafah yng dimaknakan sebagai kebersamaan
yang adil dalam kehidupan masyarakat Batak4. Kasus ini bersifat laten untuk
konflik karena gagasan yang dimulai sejak tahun 1998 ini mendapat respon
penolakan oleh sekelompok umat Kristen pada tahun 2010, dan menjadi konflik
terbuka dengan adanya unjuk rasa tanggal 4 Maret 2013, yang diliput dan
diberitakan media massa koran nasional 5 Maret 20135 dan Koran lokal 6 Maret
20136.
Ditengah-tengah kekerabatan dan berbersamaan dalam kerukunan hidup
antarumat beragama tiba-tiba muncul permasalahan berupa penolakan pendirian
1Kata “pendirian” di sini mengacu pada istilah yang digunakan dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 ialah identik dengan “pembangunan”.
2Hasil Penelitian Fact Finding yang dilakukan tanggal 07 s/d 14 Maret 2013.
3Penulis Peneliti Utama Puslitbang Kehidupan Kegamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
4“Falsafah Orang batak Toba dalam Dalihan Natolu”, hal. 1.
5Muhammad Hafil “Pembangunan Masjid Ditantang” dalam Harian Umum Republika, Jakarta, 6 Maret 2013, hal 1.
6“Panitia Tidak Hargai Adat Istiadat, Aliansi Masyararakat Tolak Pembangunan Masjid di Pahae” dalam harian Lokal Sinar
Indonesia Baru, Tarutung, tanggal 6 Maret 2012, hal. 1 dan 15.
Masjid Al Munawar di Kecamatan Pahe Jae, Kabupaten Tapanuli Utara dimulai
tahun 2010 dan berlanjut hingga penelitian ini dilakukan, Maret 2013.
Dengan adanya pendirian dan penolakan pembangunan Masjid Al Munawar
tersebut hubungan antarwarga beragama Islam dan Kristen nampak terusik, serta
relatif mengganggu ketentraman dan ketertiban umum pada masyarakat setempat
yang dapat berdampak pada daerah sekitarnya, regional hingga lingkup nasional.
Informasi kasus tersebut selama ini masih sangat terbatas karena memang
dilokalisisai7, dan informasi dari media massa nampak masih belum
komprehenship, sehingga perlu data dan informasi yang akurat dan komprehensif
untuk dapat dijadikan masukan dalam mengambil kebijakan dan penyelesaian
kasus dimaksud secara tegas, arif dan bijaksana.
Berdasarkan latar belakang di atas, perlu data dan informasi dengan
mengumpulkan secara langsung dari lapangan (fact finding), dengan tema
“Penolakan dan Pendirian Masjid Masjid Al Munawar di Kecamatan Pahe Jae,
Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara”. Masalah penelitian ini ialah:
(1) Mengapa terjadi pendirian dan penolakan pembangunan Masjid Al Munawar
oleh masyarakat? (2)Bagaimana penanganannya oleh masyarakat dan pemerintah
daerah?
b. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan penelitian ini ialah mengungkapkan: (1) Proses pendirian dan
penolakan pembangunan Masjid Al Munawar. (2) Penanganan penyelesaian
pendirian dan penolakan pembangunan Masjid Al Munawar oleh masyrakat dan
pemerintah daerah. Hasil fact finding ini berguna sebagai masukan dalam
peneyelesaian peselisihan pendirian Masjid Al Munawar bagi pimpinan
Kementerian Agama Pusat dan jajarannya -Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli
Utara-, serta Bupati Tapanuli.
c. Metode
Pengumpulan data dan informasi menggunakan tiga teknik. Studi kepustakaan
dan dokumen dari sumber para pihak terkait kasus, serta kantor Kementerian
7Abdurrahman Munir Aritonang, Kapala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama kabupaten
Tapanuli Utara, 7 Maret 2013.
Agama (Kemenag) Kabupaten Tapanuli Utara, Kantor Urusan Agama (KUA) Pahe
Jae dan Kantor kecamatan Pahe Jae. Wawancara mendalam (defth intervieu) dengan
narasumber yang terkait. Pengamatan lapangan (observasi) pada sentra terkait
seperti Masjid Al Munawar, lokasi lahan pertama yang ditolak, lokasi lahan kedua
yang juga ditolak, dan gereja yang berdekatan dengan masjid yang akan dibangun.
Narasumber pada kegiatan ini terdiri dari: para pihak pendirian dan penolakan
pembangunan masjid, Panitia Pembangun Masjid Al Munawar, Aliansi Masyarakat
Nahornop Marsada-, ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Camat dan
Sekretaris Kecamatan Pahe Jae, kepala KUA Pahe Jae, ketua Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Kecamatan, Kepala dan Sekretaris Desa, tokoh masyarakat (natutua),
Pastor, Pendeta, pengurus Badan Kenadziran Masjid Al Munawar BKM), dan
Kasubag Tata Usaha Kantor Kemenag. Data dan informasi diolah melalui proses
editing, kelasifikasi, reduksi, penyajian data, kemudian ditarik kesimpulan dan
sejumlah rekomendasi.
2. SETTING LOKASI
a. Lokasi dan Administrasi Wilayah
Kecamatan Pahe Jae ialah salah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten Tapanuli
Utara. Luas wilayah Kecamatan Pahe Jae 203,20 km2. Secara administratif
kecamatan ini terdiri dari dari 12 desa dan 1 kelurahan. Salah satunya Desa
Nahornop Marsada yang menjadi sentra lokus penelitian ini.
Jarak Desa Nahornop Marsada dari Desa Sarulla ibukota Kecamatan Pahe Jae
1 km, dari Tarutung ibukota Kabupaten Tapanuli Utara sekitar 42km, dan dari kota
Medan ibukota Provinsi Sumatera Utara lebih-kurang 323 km dan dari Tarutung
281km8. Waktu tempuh dari Medan dengan kenderaan taxi sekitar 8 jam atau
dengan bus penumpang sekitar 10 jam, Tarutung ke Pahe Jae antara 30 hingga 45
menit.
b. Kondisi Sosial, Kependudukan dan Keagamaan
Penduduk Kecamatan Pahe Jae pada tahun 2012 tercatat 8.102 jiwa. Dari segi
etnis hampir semua etnis Batak , hanya satu-dua etnis Minang dan Jawa. Dari segi
budaya etnis Batak relatif kuat dalam sistem kekerabatan dan kearifan lokal
“dalihun natolu” masih berperan dalam masyarakat, peran natua-tua/pemuka adat
8“Letak Georafis dan Astronomis Kabupaten Tapanuli Utara”, hal 2 dan 3.
dan peran pemuka agama relatif kuat sehingga dalam kehidupan sosial dan adat
masih kental dengan kerukunan, baik antarumat beragama mau-pun antarmarga9.
Penduduk Pahe Jae pada tahun 2012 kebanyakan beragama Kristen, dengan
komposisi: Kristen 8.102 jiwa (76,78%), Islam 2.372 jiwa (22,47%), Katolik 78 jiwa
(0,78%), sedangkan pemeluk Hindu, Buddha dan Khonghucu tidak ada. Rumah
ibadat sebanyak 42 buah, terdiri dari: 6 masjid (14,28%), 35 gereja Kristen (83,33%)
dan sebuah gereja Katolik (2,38%).
Kebutuhan rumah ibadat jika mengacu pada jumlah umat Kristiani (8.102
umat: 35 gereja) berati 1 (satu) gereja 2.314 jiwa. Dengan demikian jumlah umat
Islam saat ini membutuhkan 7 masjid yang berarti secara realita kurang satu dari 6
masjid yang telah ada.
3. PENDIRIAN MASJID AL MUNAWAR
a. Gagasan dan Dasar Pendirian Masjid
Pada tahun 1998 ditengah krisis ekonomi melanda bagian besar negara dunia,
termasuk Indonesia muncul gagasan merehab Masjid Al Munawar. Penggagas
awal antara lain: H. Mawardi Panggabean, Mandong (almarhum), Maruli Gultom,
Jaiman Harianja dan Syarif Sianturi (almarhum). Namun aspirasi kalangan muda
Islam menghendaki pembangunan masjid ditunda hingga krisis ekonomi berakhir
dan kehidupan ekonomi stabil, sambil mengupayakan lokasi masjid yang strategis.
Kesepakatan berpihak kepada pilihan kedua. Karena itu gagasan tersebut mulai
dirintis pada tahun 2010, yan berarti sempat tertunda selama 12 tahun.
Pendirian masjid Al Munawar bukan menambah jumlah masjid seperti yang
dinyatakan sementera umat Kristiani, melainkan pemindahan lokasi dari Desa
Sarulla ke Desa Nahornop Marsada dengan jarak sekitar 100m (Abdurrahman
Munir, 07 Maret 2013). Masjid lama akan difungsikan menjadi Taman Pendidikan
Al Qur’an (TPA).
Alasan pemindahan Masjid Al Munawar dari Desa Sarulla (Pasar) ke Desa
Nahornop Marsada, yang lokasinya berjarak sekitar 100m ke arah barat, sebagai
berikut:
1) Daya tampung Masjid Al Munawar terbatas. Pada saat kegiatan shalat idulfitri
dan iduladha, shalat tarawih bulan Ramadhan dan kegiatan peringatan hari-hari
9Muhidin Panggabean, Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)/mantan Ketua Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Kabpaten Tapanuli Utara, Tarutung, 9 Maret 2013.
besar Islam Masjid Al Munawar tidak mampu menampung jamaah. Kapasitas
daya tampung masjid sekitar 150 jamaah, sedangkan shalat id sekitar 500-an.
Warga Muslim dari 5 desa sekitarnya mencapai 350 orang, belum termasuk
perantau yang mudik lebaran sekitar 50 orang. Sekalipun emperan Masjid telah
dipenuhi dan jalan gang telah digunakan tetapi tetap juga tidak mampu
menampung jamaah sehingga mereka tidak jadi shalat, dan mengurungkan niat
mengikuti kegiatan keagamaan.
Di sekitarnya tidak ada lahan lain yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan
dan pengembangan lokasi masjid, jarak dengan jalan raya sekitar 40m, lebar
jalan gang masuk antara 180cm s/d 2m sehingga tidak masuk mobil, dan jika
digunakan jalan raya di samping jauh juga akan menganggu lalu lintas
kenderaan antarlintas Sumatera. Pengguna Masjid menyetujui dan sekaligus
mengusulkan pendirian masjid yang ditanda tangani oleh 123 warga Muslim.
2) Konstruksi bangunan Masjid Al Munawar tergolong tua dan tidak layak. Masjid
Al Munawar didirikan tahun 1941 atau 62 tahun yang lalu dinilai sebagai
bangunan yang sudah tua, dan segi kualitas konstrusi tidak layak lagi,
sedangkan kawasan ini tergolong rawan gempa bumi.
3) Kondisi lingkungan masjid kumuh. Letak Masjid Al Munawar dekat Pasar
Sarulla, berada di bawah selokan, dan di sebelah barat Masjid diseberang kali
terdapat ternak babi milik warga Kristen (Elko Nainggolan), dan sebelah timur
ternak bebek warga Kristen (Jaman Pasaribu). Aromanya kadangkala tercium di
masjid.
4) Pergeseran arah kiblat. Dengan adanya pedoman arah kiblat oleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI) maka ditinjau ketepatan arah kiblat, sehingga bergeser sekitar
20 derajat ke arah utara. Pergeseran ini berdampak mempersempit kapasitas
jamaah shalat yang selama hanya menampung paling banyak sekitar 150 jemaah.
5) Dukungan Pendirian Masjid Raya Al Munawar. Bupati Tapanuli Utara (Torang
Lumbantobing) telah merespon surat permohonan Badan Kenadziran Masjid Al
Munawar (BKM) melalui surat No. 451.2/0201/Kesra.2013 tanggal 14 Januari 2013
yang menyatakan “pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
mendukung pelaksanaan pendirian Masjid Raya Al Munawar Sarulla”.
6) Tidak berkeberatan pendirian Masjid Raya Al Munawar. Ketua (Pdt. S.
Manogari Silitonga, M. Th) dan Sekretris (Pdt. macikalManalu, S.PAK) Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melalui surat No. 28/FKUB/X/2012 tanggal
08 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bupati Tapanuli Utara yang ditanda
tangani oleh PDT. S. Manogari Silitonga, M.Th (Ketua) dan Pdt. Marical Manalu,
S.PAK (Sekretaris) menyatakan “pada dasarnya tidak berekeberatan berdirinya
Masjid Raya Al Munawar di Dusun Aek Bulu Desa Nahornop Marsada dengan
ketentuan telah mendapat pestujuan resmi secara tertulis dari masyarakat Desa
Nahronop Marsada (yang berkeratan).
7) Rapat Unsur Pimpinan Daerah, DPRD, BKAG Kabupaten dan Kecamatan,
Pengurus FKUB, Kemenag, MUI Kabupaten dan Kecamatan, Uspika, aparat
desa, tokoh masyarakat Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahe Jae,
“memutuskan persetujuan pendirian Masjid Raya Al Munawar Sarulla akan
dimulai awal Januari tahun 2013”.
b. Serah Terima Tanah Waqaf dan Peletakan Batu Pertama
Pada tahun 2010, telah tersedia lokasi untuk pembangunan Masjid Al
Munawarah sebidang tanah wakaf Hj. Berlian Siregar seluas 804 m2. Lokasi terletak
di pinggir Jalan Raya Lintas Sumatera yang berdekatan dengan dua Gereja yaitu
Gereja Huria Kristen Batak Kristen Protestan (HKBP) dan Gereja Advent (Gereja
Masih Advent Hari Ke Tujuh/GMAHK). Gereja berada dan masuk kedalam melalui
Jalan Huta Gultom sekitar 50m melewati sebuah rumah/tanah Harianja Sihombing
(Muslim) belok ke kiri sekitar 20m. Bangunan kedua gereja berjajar. Jalan menuju
kedua gereja melewati calon lokasi masjid. Jarak kedua gereja calon lokasi masjid
yang pertama ini sekitar 30m.
Rencana Pembangunan masjid akan diawali Serah Terima Tanah Waqaf dan
Peletakan Batu Pertama Pembangunan pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010
pukul 09.00. Undangan dibuat oleh Badan Kenadziran Masjid Al Munawar Sarulla
No. 005/MALM/012/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 yang ditanda tangani oleh
A.M. Sihombing (ketua), M. Panggabean (sekretris) dan Sihol Nainggolan
(bendara), serta tutut mengundang Hj. Berlian Siregar (pewaqaf tanah) dan
Komaluddin Royhan Gultom (Kepala KUA Pahae Jae), perihal Serah Terima Waqaf
dan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid Al Munawar Sarulla
Keacamatan Pahe Jae. Mereka yang diundang meliputi: Bupati Tapanuli Utara,
Kepala Kantor Kemenag, Ketua Pengadilan Agama Tarutung, Ketua MUI
Kabupaten Tapanuli Utara, Uspika Kecamatan Pahe Jae, Kepala Desa Nahornop
Marsada, Pengurus Masjid se Luat Pahae, Tokoh Agama/Adat se Luat Pahae,
Keluarga almarhum Tumpal Harianja, dan jamaah Al Munawar Sarulla.
Sebagian undangan telah diedarkan, dan direncanakan akan diresmikan oleh
Bupati Tapanuli Utara. Tiba-tiba terjadi penolakan oleh warga Kristiani, dengan
alasan lokasi masjid bedekatan dengan 2 gereja Kristen. Umat Kristen yang
menolak pendirian masjid mendatangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Tapanuli Utara, sekaligus menyerahkan surat penolakan pembangunan masjid
antas nama masyarakat. Mereka disertai oleh seorang anggota DPR-D Tapanuli
Utara (Ottonier Simanjuntak dari PDIP).
Pada kesempatan tersebut Bupati berhalangan hadir, dan atas nama Bupati
ialah Sekretasis Daerah Drs. H.P Marpaung mengirim surat No.
451/5761/kesra/2010 tertanggal 22 Nopember 2010 yang ditujukan kepada Pengurus
Badan Kenadziran Masjid Raya Al Munawar Sarulla Kecamatan Pahe Jae perihal
Pemberitahuan mengimbau agar menunda acara serah terima Waqaf an Peletakan
batu pertama Pambangunan Masjid Raya Sarulla sebelum ada kesepakatan dan
penyelesaian permasalahan atas keberatan masyarakat Desa Nahornop Marsada.
Dengan memperhatikan surat Bupati tersebut, dan sebahagian undangan telah
disebar, sedangkan waktu sangat “mepet” surat diterima tanggal 22 Nopember
2010 pukul 23.00 wib, maka diambil kesepakatan, bahwa peresmian peletakan batu
pertama ditunda, sedangkan serah terima waqaf tetap dilangsungkan. Hal ini
memperhatikan para pejabat yang diundang telah hadir, sekalipun umumnya
diwakilkan kecuali yang tidak hadir ialah Bupati dan Kepala Desa Nahornop
Marsada (Ramona Siburian). Panitia memutuskan hanya dilangsungkan acara Serah
Terima Akta Ikrar Waqaf dari Waqif (Hj. Berlian Siregar) kepada Nadzir Masjid Al
Munawar Ahmad Sihombing, M. Panggabean dan Sihol Nainggolan. Acara
berlangsung lancar.
Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011, Camat Pahae Jae (Elyanto Sitompul, ST)
melalui surat No. 005/191/06/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 mengundang
masyarakat yang berkeberatan dan pengurus Badan Kenadziran Masjid Raya Al
Munawar, masing-masing 10 orang. Rapat penyelesaian masalah tersebut, tetapi
“tidak memperoleh kesepakatan”.
Pada tanggal 24 Agustus 2012 melalui surat No. 001/Pemdes/2008/VII/2012,
Kepala Desa (Ramona Siburian) meminta untuk mempertimbangkan ataupun
menunda rencana pembangunan masjid sampai waktu yang tepat, mengingat
kurang kondusif karena banyak masyarakat yang tidak menyetujui rencana
pembangunan masjid tersebut. Karena informasi dari Jasa Sitompul (anggota DPRD
Tapanuli Utara), bahwa hari Senin 27 Agustus 2012 rencana pembangunan masjid
akan segera dimulai.
Pada tanggal 1 Desember 2012 BKM Masjid Raya Al Munawar melalui surat
No. 018/BKM-ALM-P/XII/2012 yang ditujukan kepada Bupati, memohon Ijin
Pendirian Rumah Ibadah Masjid Raya Al Munawar Sarulla di Desa Nahornop
Marsada.
Pada tanggal 14 Januari 2013, Bupati Tapanuli Utara melalui surat No.
451.2/0201/kesra/2013 yang ditujukan kepada Pengurus Badan Kenadziran Masjid
Raya Al Munawar, perihal “Dukungan Pendirian Masjid Raya Al Munawar
Sarulla”. Bahwa berdasarkan rapat pembahasan tanggal 18 desember 2012 yang
dihadiri berbagai pihak, mlai dari unsur Pemda, DPRD, Kemenag, FKUB, BKAG,
MUI, Uspika, aparat desa dan masyarakat, rapat di kantor Kepala Desa Nahornop
Masarda memutuskan “persetujuan pendirian Masjid Raya Al Munawar Sarulla akan
dimulai dimulai awal awal Januari Tahun 2013”, dengan alasan antara lain untuk
kenyamanan pelaksanaan Natal bagi umat Kristen.
Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mendukung pelaksanaan
pendirian Masjid Raya Al Munawar Sarulla dengan ketentuan: (1) Mengurus Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) (2) Pada saat pembangunan panitia tetap
memperhatikan azas-azas kerukunan umat beragama. (3) Apabila pada saat
pembangunan ditemui kendala/masalah panitia Pembangunan mencari solusi
dengan tetap berpedoman saling menghormati/menghargai sesama warga
masyarakat.
Pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012, akan diadakan gotong royong
massal pengurus dan jamaah Masjid se Pahae Jae, namun Ketua DPRD Kabupaten
Tapanuli Utara minta ditunda melalui Romwelt Gultom tanggal 13 Desember 2012 oleh.
Pelaksanaan ditunda menunggu Tim khusus Pemda yang akan berkunjung tanggal
18 Desember 2012.
Karena pendirian masjid di lokasi ini tidak disetujui oleh sementara umat
Kristen Dusun Aek Bulu dan Dusun Siria-ria yang ditujukan kepada Bupati
Tapanuli Utara, maka Panitia Pembangunan Masjid membatalkan rencana
pembangunannya, dan memperhatikan serta memenuhi anjuran Penatua ST Saur
Harianja (beragama Kristen) lalu dipindahkan dengan menggeser lokasi ke arah
Timur, jarak dari gereja sekitar 150m.
Lokasi tanah pembangunan masjid yang kedua ini adalah sawah dan di
lingkungan sawah, hanya terdapat sebuah rumah seorang Kristen yang berbatasan
dengan lokasi masjid. Lokasi masjid kedua ini juga dipinggir Jalan Raya lintas
Sumatera (alternatif) adalah wakaf dari Hj. Berlian Siregar dengan luas 2004m2,
sebagai tukar guling tanah lokasi masjid yang pertama.
c. Pembangunan Masjid
Pada tanggal 21 Januari 2013 melalui surat BKM Al Munawar No. 003/BKMAL-
PJ/4/2013 yang ditujukan Camat, Dan Ramil, Kapolsek, kepala KUA, BKAG
Pahae Jae, MUI Kecamatan Pahae Jae, Kepala Desa Nahornop Marsada dan
Pengrus/ Jamah Masjid se Pahae Jae berisi permohonan bantuan pengamanan dan
gotong royong massal. BKM Al Munawar menyelenggarakan Gotong royong meratakan
lokasi pertapakan Masjid Raya Al Munawar Sarulla di Desa Nahornop Marsada pada hari
Juma’at 25 Januari 2013 dimulai pukul 09.00 wib. Kegiatan ini dihadiri 166 orang, dan
berlangsung lancar dan aman.
Pada tanggal 30 Januari 2013 melalui surat BKM Al Munawar No. 004/BKMAL-
PJ/I/2013 yang ditujukan kepada Camat, Dan Ramil, Kapolsek dan Kepala Desa
Nahornop Marsada berisi mohon bantuan pengamanan untuk menindak lanjuti
gotong royong. BKM Al Munawar menyelenggarakan gotong royong lanjutan
pemerataan tanah pertapakan Masjid Raya Al Munawar dengan menggunakan alat berat
(excavator) pada hari Jum’at 1 Februari 2013 dimulai pukul 08.00 wib. Kegiatan gotong
royong barlangsung lancar dan aman. Pembangunan dimulai pengerukkan tanah dan
pemasangan tiang besi cakarayam sejak 1 Februari 2013, dan terus berlangsung hingga 6
Maret 2013.
Pada tanggal 6 Februari 2013, BKM Al Munawar melalui surat No. 005/BKMAL-
PJ/II/2013 ditukan kepada kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tapanuli Utara
berisi permohonan membantu penentuan arah kiblat. BKM Al Munawar
menyelenggarakan penentuan arah qiblat shalat Masjid Al Munawar pada hari Jum’at 8
Februari 2013 pukul 08.00 wib. Kegiatan ini berjalan lancar dan aman.
Dengan kehadiran Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala
Kantor Kesbang dan Linmas, Kabag Tata Kota Pemerintahan dan Camat yang
mengatasnamakan wakil pemerintahan kabupaten mengimbau secara lisan
penghentian sementara pembangunan Masjid Al Munawar, dan juga dalam rangka
menghadapi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur yang akan dilaksanakan pada
hari Kamis 7 Maret 2013, maka BKM Al Munawar/Panitia menghentikan sementera
kegiatan pembangunan pada hari Rabu 6 Maret 2013.
Kunjungan Tim dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan
penyampaian oleh Ka. Satpol PP (Pudi Sitorus) menyatakan pemerintah akan mencari
solusi atas ketidak setujuan sementara masyarakat (umat Kristen) secepatnya, 1 Minggu, 2
Minggu dan tidak lewat dari bulam Maret ini. Pada Rapat BKM Al Munawar di Masjid
Al Munawar hari Jum’at 8 Maret 2013 diperoleh kesepakatan, bahwa BKM dan
Panitia Pembangunan Masjid Al Munawar serta umat Islam pada rapat hari jum’at 8
Maret 2013 sepakat pengehentian sementara pembangunan Masjid hingga akhir bulan
Maret (collingdown) dengan memberi kesempatan kepada pemerintah memediasi para pihak
untuk kelancaran pembangunan Masjid Al Munawar. Pada waktu jeda ini Panitia akan
berkomunikasi dengan Bupati, dan melalukan kontak kepada mereka yang tidak
setuju pembangunan Masjid melalui pendekatan adat/budaya, sekaligus
mendukung upaya pemerintah.
Panitia Pembangunan Masjid Raya Al Munawar Sarulla dibentuk oleh Badan
Kenadziran Masjid Raya Sarulla Al Munawar, Kecamatan Pahe Jae tertanggal 16
Februari 2013. Panitia berjumlah 61 orang, dengan Pengurus Inti terdiri dari:
Pariang Harianja (ketua), Muara Roy Siregar (Ketua I), Rahmatulla Simanjuntak
(Ketua II), Mahdonel Simanungkalit (Sekretaris Umum), Kamat Sitompul
(Sekertaris I), Hanafi Sihotang (Sekretris II), Riskon Sianturi (Bendahara umum),
Jaiman Sitompul, S.Pd (Bendara I), dan Basaruddin Nainggolan (Bedahara II).
Panitia Inti dibantu oleh tiga Seksi (Peralatan, Humas, dan Dana), serta 16
koordinator di berbagai daerah10. Sedangkan sebelumnya langsung ditangani oleh
BKM Al Munawar yan diketuai oleh A.M. Sihombing, dan M. Panggabean sebagai
sekretaris, Sihol Nainggolan selaku bendahara11.
Dari wawancara lapangan terungkap akar permasalahan ketidak setujuan
pendirian Masjid Al Munawarah pada awalnya merupakan masalah intern
keluarga waqif tanah untuk lokasi masjid. Keluarga dari suami waqif ialah Tumpal
(almarhun). Kakak kandung Tumpal beragama Kristen tidak memahami sejarah
10 Surat Keputusan Badan Kenadziran Masjid Raya Al Munawar Sarulla Kecamatan Pahe Jae No. 007/BKMALM-
P2013 tanggal 16 Februari 2013.
11 Wawancara dengan A.M. Sihombing, Ketua Badan Kenadziran Masjid Raya Sarulla, Pahe Jae, 10 Maret
2013.
dan makna waqaf. Kakaknya meninggal sang isteri mewaqafkan tanahnya untuk
masjid. Demikian pula adik dari Tumpal kenapa harta peninggalan Tumpal tidak
dibagi kepada Saudara almarhum. Hal ini dipicu lagi dengan beberapa rumah
kontrakan Hj. Berlian Siregar diambil dari pengotrak yang berkebetulan beragama
Kristen untuk direhab. Begitu pula sawah yang selama ini dikerjakan oleh
penggaraf yang berketepatan beragama Kristen ditarik kembali untuk lokasi
masjid. Ketidak senangan keluarga nampak dari Saudara kandung almarhum
justeru mengupayakan tanda tangan warga untuk menolak pendirian Masjid12.
Pihak BKM Al Munawar pada awalnya telah berupaya pendirian masid
dilakukan pendekatan adat/budaya, bahkan telah terjadi pembicraan dan
kesepakatan akan menyembelih dua ekor kerbau. Namun ketika membicarakan
teknis pelaksanaannya tiba-tiba pihak Kristen tidak melanjutkan lagi dengan
menyatakan “rasa tidak setuju dengan rencana pembangunan Masjid yang terletak
di Dusun Aek Bulu Desa Nahornop Marsada”(Pernyataan ini secara tersurat
ditujukan kepada Bupati Tapanuli Utara yang ditanda tangani 117 warga tertanggal
22 November 2010). Namun ketika lokasi masjid dipindahkan sekitar 120m dari
lokasi pertama juga umat Kristen tetap menyatakan “tidak setuju” dengan alasan
“kepatutan lokasi masjid”13.
4. PENOLAKAN PENDIRIAN MASJID AL MUNAWAR
a. Dasar Penolakan
Setelah terbetiknya perencanaan pemindahahan dan pendirian masjid Al
Munawarah dari Desa Sarulla ke Desa Nahondop Marsada muncul penolakan
dari sementara warga yang Bergama Kristen. Sikap keberatan ini disampaikan
kepada Badan Kenadziran Majid Raya Sarulla, Pahe Jae (BKM). Bahkan atas nama
masyarakat Dusun Aek Bulu dan Dusun Siria-ria menyatakan keluh kesah/rasa tidak
setuju dengan rencana pembangunan Masjid yang terletak di dusu Aek Bulu desa
nahornop Marsada. Pernyataan tersurat yang ditanda tangani oleh 117 warga umat
Kristen yang ditujukan kepada Bupati Tapanuli Utara tanggal 22 Nopember 2010.
12Wawancara dengan Hj. Berlian Siregar, pewaqif tanah untuk lokasi Masjid Al Munawar isteri almahum
Tumpal, Sarulla Pahe Jae, 8 Maret 2013.
13Wawancara dengan Ramdju Gultom, Penanggung jawab, Aliansi Masyarakat Nahornop Marsada Peduli
Kedamaian, Pahe Jae, 8 Maret 2013.
Alasan yang dijadikan dasar ketidak setujuan pendirian Masjid Al
Munawar, sebagai berikut:
1) Dusun Aek Bulu dan Dusun Siria-ria Desa Nahornop Marsada terdiri dari 86
KK yang beragama Kristen dan 6 KK yang beragama Islam;
2) Di sekitar lokasi yang akan dibangunnya masjid telah terlebih dahulu berdiri 2
unit Gereja,yaitu Gereja HKBP Nahornop Marsada dan Gereja Advent
(GMAHK) yang berjarak lebih kurang 30m14.
Pada tanggal 5 Februari 2013 menyusul surat atas nama Masyarakat Desa
Nahornop Marsada yang ditanda tangani 11 warga kepada Bupati Tapanuli
Utara menyatakan memohon peninjauan kembali surat Bupati No.
451.2/020/Kesra/2013 tertanggal 14 Januari 2013 perihal “Dukungan Pendirian
Masjid Raya Al Munawar Sarulla”. Dukungan tersebut atas dasar hasil rapat
tanggal 18 Januari 2013 yang diikuti unsur pemerintah, aparat dan tokoh
masyarakat di kantor kepala Desa Nahornop Marsada yang menyimpulkan
“persetujuan pendiria masjid raya al munawar akan dimulai awal januari tahun
2013”, dengan alasan untukmenjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan
kenyamanan pelaksanaan natal bagi umat Kristiani. Tas dasr ini pula BKM Al
Munawar memulai pembangunan masjid tanggal tanggal 1 Februari 2013.
Pada tanggal 4 Maret 2013, Aliansi Masyarakat Nahornop Marsada Peduli
Kedamaian melakukan unjk rasa ke kantor Bupatai Tapanuli Utara dengan
mayapaikan aspirai tersurat, yang antara lain isinya anatara lain: (1)
masyarakat (baca umat Kristen) Desa Nahornop Marsada tidak setuju terhadap
pembangunan Masjid tersebut (Al Munawar), dan Keputusan rapat tanggal 18
Desember 2013 yang mengatakan masyarakat dan tokoh masyaraakat
menyetujui pendirian pendirian masjid tersebut adalah suatu kebohongan,
karena pada hari dan waktu tersebut hari pecan sehingga masyarakat tidak
menghadirinya. Atas surat dukungan Bupati dimohon ditinjau kembali, dan
jika tuntutan ini tidak dipenuhi akan datang (unjuk rasa kembali) dengan
massa lebih banyak lagi dengan tempo 7 X 24 jam, sebagaiman tersebut dalam
surat aliansi:
14Surat tertanggal 22 Nopember 2010 awal diangkatnya kasus ini secara formal yag dismpaikan kepada
Bupati Tapanuli Utara dengan tembusan surat kepada Ketua DPRD, Kantor Kemenag, Ephorus HKBP, FKUB, Uspika
Kecamatan Pahe jae dan Kepala Desa Nahornop Marsada. Padahal gagasan pendirian masjid telah dimulai sejak
tahun 1998 yang berarti telah digagas 12 tahun sebelumnya.
“Apabila tuntutan ini tidak dilaksnakan dalam empo 7 x 24 jam kami berjanji akan
datang dengan massa yang lebih banyak lagi”15( Surat ARepublika, 05 Maret
2013:1).
Aksi pertama penolakan terhadap rencana pembangunan masjid tahun 2010
karena lokasi berdekatan dengan gereja dan jumlah KK umat. Setelah lokasi
dipindahkan sekitar 120m tetap tidak setuju dengan alasan tidak ikut rapat
bersama karena hari pekan.
b. ANALISIS
Pemindahan masjid Al Munawar dengan mendirikan Masjid banguan baru
dengan nama yang sama dari perspektif PBM tahun 2006, sebagai masjid yang
berdiri tahun 1941.
Tidak perlu perusedur seperti pembangunan atau rahabilitasi rumah ibadat
dengan merubah desain harus dengan IMB baru.
Pendirian masjid karena pertimbangan pemindahan pada tempat yang
lebih layak, maka Bupati Tapanuli Utara mengeluarkan izin melalui surat resmi
tanggal 14 januari 2013. Namun secara formal perlu dilengkapi Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dari Bupati. Namun untuk kondisi umum, dalam
pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadat belum pernah ada yang
mengajukan IMB, melalui proses rekomendasi dan pertimbangan dari
Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara. Debngan demikian sah-sah
saja membangun masjid tersebut dengan hanya merupakan pemindahan lokasi
dan ada izi dari Bupati.
8) Penolakan pemindahan dengan mendirikan masjid baru pada tempat yang
relatif jauh dari gereja yang ada (sekitar 150m), tanpa alasan logis dan tidak
melanggar PBM tahun 2006 perlu dipertimbangkan. Karena faktor kedekata
masji dengan Gereja telah menjadi biasa di tanah air ini. Misalnya hanya dibatasi
oleh jalan antara gereja dengan Masjid Istiqlal Jakarta, bahkan terbiasa
menggunakan halaman parker rumah ibadat dari masing-masing rumah ibadat
tersebut. Demikian pula ada gereja berbatasan dinding dengan masjid seperti di
Tanjung periuk Jakarta, bahkan satu dinding anatara Gereja Nazareth dengan
Masjid Al Azhar di Kota Palangkaraya. Sedangkan jarak antara lokasi masjid Al
15Suarat Aliansi Masyarakat Nahornop Marsada Peduli Kedamaian dengan penanggung jawab Ramdju
Goltum tanggal 4 Maret 2013, halaman 2, dan Rebuplika, 5 Maret 2013, halaman 1.
Munawarah dengan gereja di Pahe Jae sekitar 150m. Seperti kurang pas dijakan
alasan penolakan, baik dari segi jarak maupun hanya pemindahan lokasi dari
masjid lama yang dinilainkurang memadai. Jika alasan jumlah umat Islam lebih
sedikit dibandingkan dengan umak Kristaini, maka secara logika akan menjadi
masalah bagi rumah ibadat yang telah berdiri sejak lama tanpa maslaha dan
pendirian rumah ibadah baru diseluruh tanah air, dan tentunya bukan solusi
yang arif dan bijaksana. Isi surat ini tidak sejalan dengan Peraturan Berasama
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006, sacra khusus
pasal 14 ayat (2) jumlah pengguna rumah ibadat dan dukungan warga. Dalam
hal tidak terpenuhi persyaratan tersebut, pemerintah Tapanuli Utara
berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat
tersebut (ayat (3).
c. PENUTUP
a. Kesimpulan
1) Perdirian Masjid Raya Al Munawar Sarulla Pahe Jae pada hakikatnya
ialah pemindahan lokasi Masjid yang berdiri sejak tahun 1941 tersebut
yang dinilai tidak memadai lagi, baik daya tampung maupun kontruksi
bangunannya dan kondisi lingkungan.
2) Pendirian Masjid Al Munawar kesepakatan bulat seluruh warga yang
beragama Islam untuk lima desa dan pembangunannya telah mendapat
dukungan tertulis dari Bupati Tapanuli Utara.
3) Penolakan pendirian Masjid Al Munawar pada awalnya untuk lokasi
pertama karena pertimbangan berdekatan dengan bagunan gereja dan
jumlah umat, namun setelah dipindah ke lokasi berjarak sekitar 120m,
tetap tidak setuju dengan alasan kepatutan.
4) Alasan dibalik penolakan tersebut sangat dimungkinkan karena “kurang
pendekatan antar pemuka Islam dengan pemuka Kristiani, karena
awalnya internal masalah keluarga pewaqif, dan intervensi pihak
perantau, dan kekurang tegasan pemerintah daerah.
b. Rekomendasi
1) Perselisihan dalam pendirian Masjid Al Munawarah hendaknya
diupayakan kembali melalui fasilitasi Pemerintah Daerah (Bupati)
bersama Kantor Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) Kabupaten Tapanli Utara, dengan mediasi para
pemuka agama Islam dan Kristiani serta Tetua Adat.
2) Bupati hendak bertindak tegas mengamankan kebijakan dikeluarkannya
tentang dukungan pendirian Masjid Al Munawar dengan
mengedepankan kearifan lokal sebagaimana yang terkondisikan selama
ini dan atauberpedoman pada PBM tahun 2006 yang nantinya berlu
untuk semua umat beragama secara adil dan transparan.
3) Untuk pendirian rumah ibadat ke depan hendaknya mengacu pada
palaksanaan PBM tahun 2006, dengan meningkatkan sosialisasi PBM
kepada para pejabat birokrasi terkait di tingkat Kabupaten Tapanuli
Utara hingga kecamatan dan desa.
4) Kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara
hendaknya mendorong dan memfasilitasi penerbitan IMB Masjid Al
Munawar yang diupayakan oleh Panitia Pembanguan Masjid tersebut.
File: El Munir Aritonang, M.AP

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.